Layanan Perijinan Perkebunan

Standar Pelayanan Publik Pemberian Advis Teknis Perijinan Usaha Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/001/Kpts-Disbun/2010 tanggal 20 Januari 2010, mencakup :

 

1. Advis Teknis Terhadap Permohonan Ijin Usaha Perkebunan (IUP-B dan P)

• Akte pendirian perusahaan;
• Nomor Pokok Wajib Pajak;
• Surat keterangan domisili;
• Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
• Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati;
• Izin lokasi dari bupati yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
• Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
• Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati;
• Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan;
• Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum;
• Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
• Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
• Pernyataan kesediaan dan rencana kerja pembangunan kebun untuk masyarakat;
• Pernyataan kesediaan dan rencana kerja kemitraan.

2. Advis Teknis Terhadap Permohonan Ijin Usaha Perkebunan Pada Budidaya (IUP-B)

• Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
• Nomor Pokok Wajib Pajak;
• Surat keterangan domisili;
• Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur);
• Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati);
• Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokas dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;
• Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila areal berasal dari kawasan hutan);
• Rencana kerja pembangunan perkebunan;
• Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
• Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;
• Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai yang dilengkapi dengan rencana kerjanya;
• Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.

3. Advis Teknis Terhadap Permohonan Ijin Usaha Perkebunan Pada Pengolahan (IUP-P)

• Mengisi Formulir Pendaftaran;
• Fotocopy KTP yang Berlaku;
• Fotocopy HO;
• Surat Keterangan dari Desa/Lurah
• Rekomendasi Camat;
• Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
• Bagi Industri yang Berbadan Hukum Melampirkan : Akte Pendirian Perusahaan, SIUP, TDP dan lain-lain;
• Daftar Mesin Peralatan yang Digunakan Harga dan Tahun Pembuatan;
• Materai Rp.6.000,- (2 Lembar);
• Jaminan Bahan Baku;
• Dokumen UKL/UPL;
• Hasil Laboratorium;
• Rekomendasi Kesehatan;
• Berita Acara Pemeriksaan ke Lapangan.

Selengkapnya DISINI